Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Pembentukan  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua  dilaksanakan  pada 10–17 Juli 1945.

Hasil rapat PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk membentuk NKRI, yaitu :

1. Pengesahan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembagian Wilayah Indonesia
4. Pembentukan Kementerian

Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda :

• a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
• c. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain

Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng :

• a. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional
• b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit
• c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Parlementer yaitu Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi. 

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan. 

Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu :

1. Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945
3. Kekuatan Politik Nasional

Politik Luar 

Perkembangan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin yaitu :

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
2. Devaluasi Mata Uang Rupiah
3. Deklarasi Ekonomi

Perkembangan Politik Masa Orde Baru yaitu :

1. Dibentuknya Supersemar
2. Penataan Stabilitas Politik
3. Penyederhanaan Partai Politik
4. Pemilihan Umum
5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
6. Dwi Fungsi ABRI

Langkah- langkah yang dilakukan untuk  penataan stabilitas politik yaitu :

• Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif 
• Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
• Kembali Menjadi Anggota PBB 
• Ikut Memprakarsai Pembentukan 

B.J Habibie menetetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu :

1. Menjalin  kerja  sama  dengan  International  Moneter  Fund-IMF  (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi
2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian
3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
5. Membentuk  lembaga  pemantau  dan  penyelesaian  masalah  utang  luar negeri